Selamat Datang di Website Kami | Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Selamat datang di website pribadi kami. Website ini merupakan media kami dalam menyapa masyarakat pada umumnya dan masyarakat hukum pada khususnya.

Website ini berisi konten-konten yang merupakan materi-materi serta artikel-artikel tentang ilmu hukum. Semua konten tersebut dapat anda download.

Akhirnya, dengan hadirnya Website ini, semoga menjadi wadah konten-konten yang dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Presidential Threshold: Ya Atau Tidak?

September 27th, 2013 by admin

Sindo edisi Jumat, 27 September 2013

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
Dosen Program Doktor Fakultas Hukum dan Pembantu Rektor II UNS-Solo

Soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam pemilihan presiden 2014 sampai saat ini masih dalam perdebatan yang belum berujung.
Sembilan fraksi dalam DPR dengan sikap terbelah masih dengan konsep dan kepentingan masing-masing. Selengkapnya >> www.koran-sindo.com ; Presidential Threshold

Filed under : Galery, Liputan Media, Nasional
tag 0 Comment »

UNS Active

September 27th, 2013 by admin

Materi oleh Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. (Pembantu Rektor II)
Disampaikan dalam Kegiatan Peningkatan Pelayanan Prima untuk Menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada tanggal 27-29 September 2013 di Hotel Orange Tawangmangu. Selengkapnya >> UNS Active

Filed under : Galery
tag 0 Comment »

Tujuh Dosa Sosial

September 25th, 2013 by admin

Suara Karya Online Edisi Selasa, 24 September 2013

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
Pembentua Rektor II/Guru Besar Ilmu Hukum UNS Solo

Fenomena korupsi telah menjangkiti birokrat, pegawai negeri, wirausaha swasta. Mereka telah memikul tujuh dosa sosial. Pertama, kekayaan tanpa kerja (wealth without work). Ini modus pengemplangan uang negara dengan doktrin “biar uang bekerja untuk kita”. Banyak pejabat publik memanfaatkan dan memaksimalkan efek posisi mereka secara haram untuk mendulang uang secara bejibun tanpa banyak bekerja. Selengkapnya >> Tujuh Dosa Sosial ; suarakarya-online

Filed under : Liputan Media, Nasional
tag 0 Comment »

Penilaian Prestasi Kerja PNS

September 4th, 2013 by admin

Disampaikan dalam Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2011 bagi Jabatan Fungsional, pada hari Kamis, 5 September 2013. Materi Selengkapnya >> PP No. 46 Tahun 2011

Filed under : Galery
tag 0 Comment »

UKT: Ability To Pay Dalam Sistem Pembayaran Kuliah

September 4th, 2013 by admin

Oleh: Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

Dunia pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi beberapa tahun terakhir ini mendapat sorotan tajam dari publik. Ada beberapa hal yang sering “dikeluhkan” antara lain: belum meratanya sistem pendidikan tinggi di Jawa dengan luar Jawa; lulusan Perguruan Tinggi yang belum siap kerja; lamanya masa tunggu setelah menyelesaikan studi sampai mendapatkan pekerjaan, sarana dan prasarana yang belum cukup memadahi. Selengkapnya >> www.kemdikbud.go.id/opini ; http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/artikel-ukt ;  UKT.pdf

Filed under : Galery
tag 0 Comment »

Audit II BPK Amunisi Baru KPK?

September 3rd, 2013 by admin

Media Indonesia, Edisi Senin, 2 September 2013, Hal. 10 (Kolom Pakar)

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Hukum dan Pembantu Rektor II UNS Surakarta

PREDIKSI Editorial Media Indonesia (23/8) soal rencana penyampaian hasil audit Hambalang oleh BPK ternyata benar. Ketua BPK Hadi Poernomo disertai anggota BPK Ali Masykur Musa menyampaikan hasil audit kepada Ketua DPR Marzuki Alie yang didampingi Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Selengkapnya >> Audit II BPK Amunisi Baru KPK? ; MediaIndonesiaEpaper

Filed under : Liputan Media, Nasional
tag 0 Comment »

Kewenangan MPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

August 31st, 2013 by admin

Disampaikan Dalam Diskusi Ikatan Notaris Indonesia ( INI ) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD ) Surakarta pada tanggal 30 Agustus 2013 di Social Kichen Solo

Menurut Pasal 66 ayat 1 UU No 30 th 2004 Tentang Jabatan Notaris : untuk proses peradilan,  Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dng persetujuan  Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris berwenang mengambil focopy minut adan atau surat yang dilekatkan pada minut akta/protokol  notaris dalam penyimpanan Notaris dan 2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkait dengan akta yang dibuat.  Selengkapnya >> KEWENANGAN MPD PASCA PUTUSAN MK

Filed under : Galery
tag 0 Comment »