Kewenangan MPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Disampaikan Dalam Diskusi Ikatan Notaris Indonesia ( INI ) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD ) Surakarta pada tanggal 30 Agustus 2013 di Social Kichen Solo
Menurut Pasal 66 ayat 1 UU No 30 th 2004 Tentang Jabatan Notaris : untuk proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dng persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris berwenang mengambil focopy minut adan atau surat yang dilekatkan pada minut akta/protokol notaris dalam penyimpanan Notaris dan 2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkait dengan akta yang dibuat. Selengkapnya >> KEWENANGAN MPD PASCA PUTUSAN MK
Guru besar Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Mendapat amanah sebagai Dosen di Fakultas Hukum UNS. Pernah menjadi Pembantu/Wakil Rektor II UNS Periode 2011-2015 (Bidang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian). Dan sekarang menjadi Rektor Universitas Sebelas Maret


Leave a Reply