April 2nd, 2013 by admin

Suara Karya, Edisi Selasa, 2 April 2013
Oleh Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. (Pembantu Rektor II UNS)

Kesediaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Ketua Umum Partai Demokrat (PD) memicu pro dan kontra. Yang jelas, terpilihnya SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum memiliki plus-minus atau dapat ditilik sisi positif dan negatifnya, terutama bagi Partai Demokrat (PD) sendiri.  Selengkanya >> www.suarakarya-online.com ; Rangkap Jabatan ala SBY

February 25th, 2013 by admin

Media Indonesia
Edisi Senin, 25 Februari 2013 Hal. 8 (kolom Pakar)

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi dalam konpers pada Jumat (22/2) memberikan jawaban atas banyaknya pertanyaan seputar nasib Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (AU) pada kasus Hambalang. Dapat dicermati adanya 3 hal yang penting dari KPK, yakni pertama bahwa Anas mulai tanggal 22 Februari 2013 dicegah bepergian keluar negeri untuk jangka waktu 6 bulan ke depan. Secara normative memang pengajuan pencegahan untuk bepergian keluar negeri ini dimaksudkan agar setiap saat dipanggil untuk keperluan penyidikan dapat dilakukan dengan cepat tanpa menunggu waktu lama, serta untuk mencegah larinya seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum. Selengkapnya >> MediaIndonesia ePaper ; setelah anas tersangka

February 7th, 2013 by admin

Media Indonesia
Edisi Kamis, 7 Februari 2013 Hal. 6

Negara Indonesia tak henti-hentinya ingin melepaskan diri dari kungkungan
dan penyakit kronis yang bisa menggerogoti kelangsungan hidup berbangsa
dan bernegara. Bangsa yang berpenduduk lebih dari 230 juta jiwa ini telah berikrar bahwa korupsi merupakan extraordinary crime dan penyakit bangsa yang telah banyak menyengsarakan jutaan rakyat Indonesia. Selengkapnya >> gratifikasi sex ; MediaIndonesia ePaper

January 22nd, 2013 by admin

Media Indonesia
Edisi Jumat, 18 Januari 2013, Hal. 21

Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) Prof.Jamal Wiwoho meraih penghargaan tulisan opini terbaik dari Badan PemeriksaKeuangan (BPK) dalam hari ulang tahun ke-66 BPK, di Jakarta, kemarin. Selengkpanya >> MediaIndonesia ePaper ; Raih Penghargaan BPK

December 17th, 2012 by admin

Kompas.com
Sabtu, 15 Desember 2012

“Kekurangkompakan didalam  PD tersebut kalau dibiarkan berlarut-larut tentunya amat tidak menguntungkan PD yang seharusnya segera melakukan konsolidasi untuk membuat hattrick (tiga kali memenangi pemilihan umum) pemenangan Pemilihan Umum 2014,” kata Prof Dr Jamal Wiwoho,  Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dalam siaran persnya yang diterima Kompas, Sabtu (15/12).

Pelengseran Ruhut, kata Jamal,  dimaknai sebagai upaya untuk “menghabisi” kader yang  berbeda pendapat  dan sering menyerang sang ketua umum. Hal ini bisa diketahui karena pernyataan Ruhut yang selalu mendorong dan menuntut Anas Urbaningrum  mundur sebagai Ketua Umum PD. Selengkapnya >> Demokrat Sulit Buat Hattrick Pada Pemilu 2014 ; www.kompas. com

 

December 12th, 2012 by admin

Media Indonesia epaper
Edisi, Rabu, 12 Desember 2012, Hal. 22
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. (Pembantu Rektor II/Guru Besar Fakultas Hukum UNS)

KONFERENSI pers yang dilakukan oleh Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK, di Gedung KPK pada Kamis (6/12) malam, mengatakan bahwa terhadap AAM, AZM, dan MAT telah diajukan upaya pencekalan untuk bepergian ke luar negeri
selama enam bulan. Dalam kesempatan yang sama Bambang menyatakan bahwa pada 3 Desember 2012 Abraham M Samad (Ketua KPK) telah menandatangani permohonan pencekalan terhadap AAM sebagai tersangka. Informasi yang disampaikan oleh Wakil
Ketua KPK tersebut merupakan kelanjutan dari penetapan status tersangka Deddy Kusdinar sebagai pejabat pembuat komitmen
(PPK) yang sudah ditetapkan oleh KPK pada 19 Juli 2012. Ia diduga telah melanggar Pasal 2 ayat (1 dan 3) juncto Pasal 55
KUHP yang telah menandatangani kontrak lelang dengan PT Adhi Karya pada 24 November 2010. Deddy yang pada waktu
itu menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menandatangani kontrak lelang
proyek Hambalang sebesar Rp1.077.920.000.000. Selengkapnya >> Pusaran Kasus Hambalang ; MediaIndonesia.com

December 11th, 2012 by admin

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, MHum.
Guru Besar Fak Hukum UNS

Suara Karya Edisi Senin, 10 Desember 2012

Pertemuan anggota Komisi III DPR dengan 14 mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri selama sekitar tiga jam, baru-baru ini tetap menyisakan sebuah tanda tanya besar dalam pemahaman publik. Ini cukup beralasan jika pertemuan itu dikaitkan dengan kurang harmonisnya hubungan KPK dengan DPR serta hubungan KPK-kepolisian.

Hubungan KPK-DPR sempat merenggang, beberapa waktu lalu, menyusul bocornya ide dari DPR untuk merevisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga akan mengamputasi kewenangan KPK, terutama dalam melakukan penyadapan dan penuntutan. Selengkapnya >> harmonisasi KPK & Polri.pdf ; www.suarakarya-online.com