Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan sebuah paradoks konstitusional. Di satu sisi, MK tidak mengabulkan permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan untuk mendiskualifikasi Gibran. Di sisi lain, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menyisakan pertanyaan mendasar mengenai persyaratan pencalonan, batas kewenangan lembaga negara, serta tanggung jawab penyelenggara pemilu.

Selengkapnya https://majalaheditor.com/insight/putusan-mk-menebus-dosa-masa-lalu/