Selamat Datang di Website Kami | Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Selamat datang di website pribadi kami. Website ini merupakan media kami dalam menyapa masyarakat pada umumnya dan masyarakat hukum pada khususnya.

Website ini berisi konten-konten yang merupakan materi-materi serta artikel-artikel tentang ilmu hukum. Semua konten tersebut dapat anda download.

Akhirnya, dengan hadirnya Website ini, semoga menjadi wadah konten-konten yang dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.


October 22nd, 2009 by admin

Solo, Cybernews. Pemberlakuan China-Asean Free Trade Agreement (CAFTA) atau perdagangan bebas 2010 memiliki dampak keuntungan dan kerugian bagi kalangan pelaku usaha di Indonesia. Dengan demikian, para pelaku usaha harus bisa memanfaatkan celah supaya produknya tetap bisa bersaing dengan produk China.

Hal itulah yang diungkapkan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi Sandiaga S Uno pada seminar nasional di Sido Mukti Ball Room Best Western Premier Hotel, Solo, Jumat (9/4).

Sandiaga didapuk menjadi pembicara bersama dengan pengusaha Solo Priyo Hadi Susanto, Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum UNS Prof Dr Jamal Wiwoho dan Dosen Fakultas Hukum UNS Pujiyono.

Seminar dengan tema “Menjawab Ancaman dan Tantangan Perdagangan Bebas China-Asean 2010” itu diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum UNS dan Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS).

Menurut Sandiaga, usaha yang tidak bisa bersaing dengan produk China adalah tekstil, produk tekstil, alas kaki serta produk berbasis metal dan baja. “Pelaku usaha dengan produk seperti itu memang harus dibantu agar bisa bersaing pada perdagangan bebas ini,” tutur Sandi.

Bantuan yang bisa diberikan, imbuhnya, berupa peremajaan mesin industri, investasi dan penambahan infrastruktur yang memiliki daya saing. “Hasil produksi dari pelaku usaha ini berkurang radikal. Jumlahnya banyak. Sehingga perlu dibantu,” imbuhnya.

Di sisi lain, Sandi mengungkapkan, pemberlakuan perdagangan bebas juga memberi keuntungan bagi usaha yang bergerak di furniture dan gamelan. Menurut dia, sesuai laporan yang masuk di Kadin, permintaan produk ke luar negeri meningkat. “Untuk furniture, yang biasanya enam kontainer per bulan meningkat menjadi delapan kontainer,” jelasnya.

Sementara itu, Jamal Wiwoho menilai bahwa perjanjian CA-FTA atau perdagangan bebas lebih menguntungkan China dibanding negara-negara di Asean, termasuk Indonesia. “Jelas Indonesia dirugikan. Karena itu banyak yang pesimis. Dan, pesimis lebih disebabkan industri dalam negeri belum mantab,” terangnya.

Menurut Jamal, industri Indonesia masih dibebani berbagai masalah yang menyebabkan daya saing rendah. Diantaranya, infrastruktur yang buruk, suku bunga yang masih tinggi, kurs rupiah tidak stabil dan birokrasi yang berbelit-belit serta korup. “Semua itu menyebabkan produk Indonesia belum bisa berbicara banyak,” tandasnya. [ Detail ]

October 22nd, 2009 by admin

SOLO (KRjogja.com)- Bakal calon rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dilarang menandatangani kontrak politik dengan civitas akademika, baik karyawan, dosen maupun mahasiswa. Jika larangan ini tidak dipatahui, balon rektor bisa terkena sanksi untuk tidak diikutkan dalam pemilihan rektor periode 2011-2015.

Prof Dr Jamal Wiwoho SH MH, Ketua II Panitia Persiapan Pemilihan Calon Pimpinan Universitas (P3CPU) mengatakan peraturan ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Panitia yang ditandatangani Rektor. Larangan adanya kontrak politik karena pemilihan rektor bukan Pilkada. Semua kandidat rektor UNS lebih diarahkan untuk melakukan percepatan UNS menuju World Class University (WCU).

Selain dilarang membuat dan menandatangani kontrak politik, para calon juga tidak diperkenankan melakukan money-politic, black campaign, menjelek-jelekan sesama calon serta tidak boleh memasang tanda gambar. “Semua atribut dan tanda gambar akan dibuat P3CPU. Dan para calon juga dilarang merusak tanda gambar atau atribut yang terpasang,” kata Prof Jamal Wiwoho, Selasa (24/8).

Larangan kontrak politik diberlakukan, karena sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) telah punya rencana menyodorkan kontrak akademik kepada para calon rektor sebagai salah satu upaya bargaining. Prof Jamal akan mencoba melakukan pendekatan dengan mahasiswa agar tidak merealisir rencana tersebut. Karena hal itu menjadi larangan dalam kampanye calon rektor.(Qom) [ Detail ]