February 7th, 2012 by admin
(suarapembaruan.com, Senin, 6 Januari 2012) Kasus suap proyek wisma atlet SEA Games dan kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) tahun 2004 menjadi tantangan terbesar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Janji Ketua KPK Abraham Samad akan menuntaskan perkara-perkara besar pada satu tahun awal kepemimpinannya, akan teruji dalam menangani dua perkara kunci ini.
Dua kasus besar tersebut bisa menjadi titik tolak bangkitnya kewibawaan institusi KPK setelah sebelumnya sempat dikriminalisasikan dengan kasus cicak melawan buaya. Keseriusan penanganan kasus ini memiliki dampak signifikan untuk meningkatkan eksistensi KPK dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap kelembagaan KPK sebagai pengawal terdepan pemberantasan korupsi di Republik ini.
KPK harus lebih cermat dan fokus untuk menyelesaikan dua kasus ibarat gunung es tersebut sampai tuntas. Mengapa hal ini penulis tekankan? Karena kasus tersebut melibatkan banyak elite politik negeri ini dan menyentuh pusaran keuangan dan kekuasaan. (more…)
January 27th, 2012 by admin
(Suara Karya Online, Kamis, 26 Januari 2012) Awal tahun ini, publik kembali dikejutkan dengan kasus AAL (15 tahun) pencurian sandal jepit di Palu, Sulteng yang divonis bersalah dan dikembalikan ke orangtuanya di PN Palu. Proses penanganan perkara pidana ini dianggap oleh banyak kalangan tidak bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Rakyat kecil selalu lemah jika berhadapan dengan hukum. Aksi solidaritas publik pun menggema di suluruh pelosok negeri.
Sebenarnya masih banyak rakyat kecil yang mengalami rasa ketidakadilan macam itu. Misalnya, kasus Aminah, pencuri tiga butir kakao di Banyumas yang divonis penjara 1 bulan 15 hari (2009). Kemudian, Supriyadi (40), terlibat kasus pencurian dua batang singkong dan satu batang bambu di Pasuruan divonis 1 bulan 20 hari kurungan (10/2010). Kasus Amirah, pekerja rumah tangga yang dituduh mencuri sarung bekas di Pamekasan, dipenjara 3 bulan 24 hari (7/2011) .
Berbagai kasus pencurian yang melibatkan rakyat kecil selalu mendapatkan pembelaan oleh publik. Di sini akan menjadi perdebatan hebat dari substansi tujuan hukum itu sendiri antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Secara teoritis filosofis, rumusan tersebut sangat ideal, namun dalam tataran empiris, ketiganya sangat sulit diwujudkan secara bersamaan. Pembelaan publik selalu memakai pendekatan keadilan substansial, bukan sekedar prosedural dan mengedepankan alasan-alasan sosiologis. Dalam kondisi tertentu akhirnya muncul pendapat umum bahwa hukum hanya tajam jika berhadapan dengan orang lemah yang tidak memiliki akses ekonomi dan politik, namun tidak berdaya jika berhadapan dengan orang yang dekat dengan kekuasaan. (more…)
August 22nd, 2011 by admin
(Suara Karya) Tugas utama negara (pemerintah) adalah berusaha menciptakan kesejahteraan rakyat. Itulah sebabnya, negara harus tampil di depan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam kehidupan masyarakat, terutama di bidang perekonomian bagi tercapainya kesejahteraan rakyat. Untuk menciptakan kesejahteraan tersebut, penarikan atau pemungutan pajak merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagai konsekuensinya, selalu dituntut kebijakan pemerintah (government policy).
Kebijakan perpajakan secara efektif dapat digunakan sebagai alat penyeimbang kelesuan ekonomi dan inflasi. Kebijakan tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang keadilan sosial, alokasi sumber-sumber pendapatan, distribusi pendapatan dan akumulasi modal. Lebih dari itu, kebijakan dapat berperan untuk mendidik rakyat sadar berpolitik dan bernegara. Salah satu manifestasinya diwujudkan dalam bentuk kerelaan berkorban demi kepentingan negara, yakni kerelaan membayar pajak. (more…)
August 22nd, 2011 by admin
Pada Hari Senin Tanggal 31 Januari 2011 Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan Diskusi bulanan yang dilakukan berdasarkan kerjasama antara Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Konstitusi. Diskusi yang dilakukan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mempunyai tema ” Hak-hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilihan Umum.
Acara diskusi yang dilaksanakan mulai pukul 09.00 wib ini diikuti oleh civitas akademik mulai dari para dosen, anggota APHAK, serta mahasiswa yang melakukan interaksi melalui Video Converence Mahkamah Konstitusi yang tersebar di 39 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Dalam Acara ini yang menjadi Narasumber adalah Dr. Widodo Eka tjahjana S.H., M.Hum (Ketua APHAMK DPPusat), Prof Galang Asmara (Universitas Mataram), Prof Jamal Wiwoho (Universitas Sebelas Maret), Dr Himawan (Universitas Soetomo), Dr. Eko Sabar (Universitas Diponegoro), dengan moderator Sunny Ummul F (Sekretaris APHAMK DPPusat) (more…)
October 22nd, 2009 by admin
Setelah tahap penjaringan calon rektor dilaksanakan Senin (20/9), sembilan calon rektor mengikuti tes kesehatan. Jika dinyatakan lolos tes kesehatan, calon rektor akan mengikuti tahap seleksi di tataran Senat.
Berdasarkan Peraturan Rektor UNS Nomor 279/H27/KP/2010 tentang Pemilihan Calon Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Bagian/Program Studi di UNS, ketua Senat harus menyelenggarakan pemilihan calon rektor dalam forum rapat Senat universitas tertutup dengan agenda tunggal pemilihan calon rektor. (more…)
October 22nd, 2009 by admin
Kasus korupsi perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) memasuki babak baru. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut Bupati Rina dan suaminya Tony ikut menikmati aliran dana GLA. Namun anehnya, status Rina belum menjadi tersangka sampai saat ini.
Duduk di kursi pesakitan, pria berambut putih itu tampak tenang. Tatapan matanya tajam, ketika enam Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan kesaksian yang diperoleh darinya secara bergantian. Beberapa kesaksian yang menjawab berbagai dugaan tentang keterlibatan orang nomor satu di Kabupaten Karanganyar, yakni Bupati Rina Iriani Ratnaningsih. (more…)
October 22nd, 2009 by admin
Solo (Espos)–Panitia Persiapan Pemilihan Calon Pimpinan Universitas (P3CPU) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menyiapkan 31.000 kertas suara untuk penjaringan calon rektor UNS, Senin (20/9).
Ketua II P3CPU, Prof Dr Jamal Wiwoho SH MHum, menjelaskan jumlah kertas suara itu disesuaikan dengan jumlah warga kampus yang juga sekitar 31.000 orang. Rabu (15/9), kertas suara mulai didistribusikan ke setiap fakultas, kantor pusat dan pascasarjana UNS. P3CPU menargetkan penjaringan akan diikuti sebagian besar warga kampus. (more…)
0 Comment » 
Guru besar Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Mendapat amanah sebagai Dosen di Fakultas Hukum UNS. Pernah menjadi Pembantu/Wakil Rektor II UNS Periode 2011-2015 (Bidang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian). Dan sekarang menjadi Rektor Universitas Sebelas Maret
