Media Indonesia
Edisi Jumat, 18 Januari 2013, Hal. 21

Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) Prof.Jamal Wiwoho meraih penghargaan tulisan opini terbaik dari Badan PemeriksaKeuangan (BPK) dalam hari ulang tahun ke-66 BPK, di Jakarta, kemarin. Selengkpanya >> MediaIndonesia ePaper ; Raih Penghargaan BPK

Filed under : Galery, Liputan Media, Nasional

0 Comment »

Materi Oleh Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Universitas Sebelas Maret
(Dosen S1, S2, dan S3 Fakultas Hukum UNS – Pembantu Rektor II UNS). Materi selengkapnya >> Negara Hukum dan Demokrasi

Filed under : Galery

0 Comment »

Materi oleh Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. (Pembantu Rektor II UNS). Materi selengkapnya >> Muatan Regulasi ITE

Filed under : Galery

0 Comment »

JAGAT OPINI

Oleh: Prof Dr Jamal Wiwoho, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Pemecatan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat dalam acara silaturahmi nasional (silaknas) PD di Bogor, kian menambah panjang catatan yang kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan cukup banyaknya masalah yang mendera PD selama satu setengah tahun terakhir ini. Itu dimulai dengan penetapan M Nazarudin sebagai tersangka dan akhirnya sebagai terpidana. Selengkapnya >> www.jagatberita.com ; Prahara Terus Berlalu Di Partai Demokrat

Filed under : Galery

0 Comment »

Kompas.com
Sabtu, 15 Desember 2012

“Kekurangkompakan didalam  PD tersebut kalau dibiarkan berlarut-larut tentunya amat tidak menguntungkan PD yang seharusnya segera melakukan konsolidasi untuk membuat hattrick (tiga kali memenangi pemilihan umum) pemenangan Pemilihan Umum 2014,” kata Prof Dr Jamal Wiwoho,  Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dalam siaran persnya yang diterima Kompas, Sabtu (15/12).

Pelengseran Ruhut, kata Jamal,  dimaknai sebagai upaya untuk “menghabisi” kader yang  berbeda pendapat  dan sering menyerang sang ketua umum. Hal ini bisa diketahui karena pernyataan Ruhut yang selalu mendorong dan menuntut Anas Urbaningrum  mundur sebagai Ketua Umum PD. Selengkapnya >> Demokrat Sulit Buat Hattrick Pada Pemilu 2014 ; www.kompas. com

Filed under : Galery, Liputan Media, Nasional

Comments Off on Demokrat Sulit Buat Hattrick Pada Pemilu 2014

Media Indonesia epaper
Edisi, Rabu, 12 Desember 2012, Hal. 22
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. (Pembantu Rektor II/Guru Besar Fakultas Hukum UNS)

KONFERENSI pers yang dilakukan oleh Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK, di Gedung KPK pada Kamis (6/12) malam, mengatakan bahwa terhadap AAM, AZM, dan MAT telah diajukan upaya pencekalan untuk bepergian ke luar negeri
selama enam bulan. Dalam kesempatan yang sama Bambang menyatakan bahwa pada 3 Desember 2012 Abraham M Samad (Ketua KPK) telah menandatangani permohonan pencekalan terhadap AAM sebagai tersangka. Informasi yang disampaikan oleh Wakil
Ketua KPK tersebut merupakan kelanjutan dari penetapan status tersangka Deddy Kusdinar sebagai pejabat pembuat komitmen
(PPK) yang sudah ditetapkan oleh KPK pada 19 Juli 2012. Ia diduga telah melanggar Pasal 2 ayat (1 dan 3) juncto Pasal 55
KUHP yang telah menandatangani kontrak lelang dengan PT Adhi Karya pada 24 November 2010. Deddy yang pada waktu
itu menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menandatangani kontrak lelang
proyek Hambalang sebesar Rp1.077.920.000.000. Selengkapnya >> Pusaran Kasus Hambalang ; MediaIndonesia.com

Filed under : Galery, Liputan Media, Nasional

0 Comment »

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, MHum.
Guru Besar Fak Hukum UNS

Suara Karya Edisi Senin, 10 Desember 2012

Pertemuan anggota Komisi III DPR dengan 14 mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri selama sekitar tiga jam, baru-baru ini tetap menyisakan sebuah tanda tanya besar dalam pemahaman publik. Ini cukup beralasan jika pertemuan itu dikaitkan dengan kurang harmonisnya hubungan KPK dengan DPR serta hubungan KPK-kepolisian.

Hubungan KPK-DPR sempat merenggang, beberapa waktu lalu, menyusul bocornya ide dari DPR untuk merevisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga akan mengamputasi kewenangan KPK, terutama dalam melakukan penyadapan dan penuntutan. Selengkapnya >> harmonisasi KPK & Polri.pdf ; www.suarakarya-online.com

Filed under : Galery, Liputan Media, Nasional

0 Comment »